KBB Relasi News.Com- Ketua Pokja Wartawan KBB, M Raup, menyoroti terkait penyerapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB tahun 2025 dan mendesak transparansi anggaran sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik.
M Raup menuntut informasi detail realisasi, penggunaan, dan laporan keuangan agar masyarakat bisa mengawasi, karena hal ini krusial untuk akuntabilitas publik.
"Informasi terkait transparansi dan keterbukaan anggaran pemerintah itu adalah Hak Warga Masyarakat untuk mengetahuinya, dan Warga Masyarakat juga berhak untuk mengakses informasi anggaran DLH KBB tersebut," ujar M Raup.
M Raup meminta evaluasi dan monitoring terhadap realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup KBB agar dapat lebih optimal. Ia juga mewajibkan DLH KBB membuka informasi anggaran secara terbuka dan akurat kepada masyarakat.
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam transparansi anggaran adalah realisasi anggaran, penggunaan anggaran, dan laporan keuangan. "Masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi terkait anggaran Dinas Lingkungan Hidup KBB melalui mekanisme informasi publik," katanya.
Dengan adanya transparansi anggaran, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik dan menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Masyarakat juga dapat melakukan sosial kontrol terhadap pengelolaan anggaran DLH KBB.
"M Raup berharap agar Dinas Lingkungan Hidup KBB dapat menyediakan informasi terkait anggaran secara terbuka dan akurat kepada masyarakat. "Kami akan terus memantau dan mengawasi pengelolaan anggaran DLH KBB," tutupnya. (**)