Wahyu blak-blakan: pemerintah tidak bisa kerja sendiri. “Kalau kebiasaan warga tidak berubah, sehebat apapun program pemerintah akan sia-sia,” tegasnya. Ia menilai akar masalah ada di rumah tangga yang belum disiplin memilah dan mengurangi sampah sejak dari dapur.
"Solusi yang ia tawarkan konkret: mulai dari rumah. Sampah organik wajib dipisah untuk dijadikan kompos atau pakan maggot di tingkat RW. Sampah anorganik dipilah agar punya nilai jual ke bank sampah. Kuncinya ada di rumah tangga. Kalau 600 ribu warga Cimahi memilah, dampaknya besar. TPA bisa napas,” ujar Wahyu.
Ia juga mengkritik kebiasaan warga yang buang sampah sembarangan. Masih banyak yang membuang ke sungai, lahan kosong, dan di luar jam pengangkutan. Akibatnya drainase mampet, banjir datang, lingkungan tercemar.
"Wahyu minta RT, RW, dan tokoh masyarakat turun tangan edukasi door to door, bukan hanya pasang spanduk," pesannya.
Untuk level kebijakan, Wahyu dorong Pemkot Cimahi serius memperkuat bank sampah dan TPS3R di tiap kelurahan. Skema insentif bagi warga yang rajin memilah harus disiapkan agar gerakan tidak musiman.
"Jangan sampai Cimahi darurat sampah jilid dua. Kita belajar dari kasus lalu, malu kalau terulang,” katanya.
Keluhan warga soal armada DLH yang terbatas dan jadwal angkut tak menentu juga dicatat Wahyu. Ia berjanji membawa masalah ini ke pembahasan APBD Perubahan 2026. Usulan penambahan anggaran operasional DLH dan pengadaan sarana pengelolaan sampah skala komunitas akan dikawal di Banggar.
"Wahyu mengajak kerja bareng. “Pemerintah siapkan regulasi dan sarana, warga ubah kebiasaan dari rumah. Mulai dari yang kecil: pilah, kurangi plastik, buang pada waktunya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang jaga Cimahi,” pungkasnya. (Siti)